Saturday, 7 April 2012

Perspektif Muslim Feminis Mereduksi Kultur Patriarki di Ranah HAM Perempuan


Dengan tema menemukan kembali Islam Indonesia, penulis berpikir bahwa di Indonesia sendiri memiliki banyak polemik. Salah satunya adalah polemik perempuan Indonesia. Berbagai macam fenomena tentang polemik kehidupan perempuan marak terjadi di negeri ini. Misalnya, masalah pernikahan di Indonesia terlahir sebab wawasan masyarakatnya yang masih berprinsip untuk menikah dengan suku yang sama. Beberapa macam stigma terhadap suku dan ras yang terdapat di Indonesia menjadi persoalan. Begitu pula angka perceraian yang marak, fenomena poligami yang membuahkan kasus, serta anggapan masyarakat pada umumnya mengenai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan.
Semua permasalahan tersebut seharusnya bisa dikurangi, setidaknya dalam beberapa aspek. Di dalam makalah ini akan di bahas mengenai polemik kehidupan perempuan di Indonesia yang dikerucutkan dalam tiga aspek yaitu pernikahan, perceraian dan poligami. Tiga aspek tersebut yang sering kali muncul dan menjadi persoalan di bumi Indonesia. Dapat dikatakan juga bahwa keberadaan polemik tersebut berawal dari sikap patriarkis yang sudah mendarah daging. Ketiganya pun paling erat dengan perspektif Islam. Untuk bisa memberikan solusi, penulis menghadirkan sosok Syaikh Muhammad Abduh sebagai salah satu tokoh Muslim Feminis yang pemikirannya memberikan kontribusi terhadap kajian tentang perempuan. Dengan demikian, diharapkan kelak melalui perspektif Muslim Feminis tiga permasalahan tersebut dapat menemukan solusi yang konstruktif. Sehingga mampu mewujudkan tatanan kehidupan yang baik dan adil bagi perempuan Indonesia serta memberikan kontribusi bagi pembaharuan Islam.

Kultur Patriarki
Patriarki merupakan suatu kultur yang mempunyai bias andosentris, di mana laki-laki dianggap sebagai norma (Bhasin, 1996). Engels berasumsi bahwa pembagian kelas dan subordinasi perempuan berkembang secara historis. Ia membagi tiga tahap sejarah masyarakat: biadab, barbarisme dan peradaban. Saat masa biadab, umat manusia hidup hampir sepenuhnya seperti binatang, mengumpulkan makanan dan berburu. Keturunan mengikuti garis ibu, tidak ada pernikahan dan tidak ada gagasan mengenai milik pribadi (Bhasin, 1996).
Mengumpulkan makanan dan berburu terus berlanjut ke masa barbarisme dan perlahan-lahan pertanian dan peternakan binatang berkembang. Kaum laki-laki mulai bergerak meninggalkan tanah pertanian untuk berburu, sementara kaum perempuan tinggal di rumah untuk mengurus anak dan rumah serta pekarangannya. Suatu jenis pembagian kerja seksual perlahan-lahan berkembang, tetapi perempuan punya kekuasaan, dan juga punya kontrol atas gen (klan atau komunitas  dari nenek moyang yang sama). Di dalam gen tidak ada kelas tetapi terjadi konflik antara satu gen dengan gen yang lain (Bhasin, 1996).
Kemudian, para lelaki mulai mengembangkan senjata untuk berburu. Mereka mulai melakukan pertempuran antarsuku. Perbudakan berkembang. Gen mulai punya binatang dan budak, khususnya budak perempuan. Hal inilah yang mendorong pembagian antarseks lebih lanjut (Bhasin, 1996).
Laki-laki memperoleh kekuasaan atas orang lain dan mulai menumpuk kekayaan dalam bentuk binatang dan budak. Semuanya ini mendorong pembentukan milik pribadi. Laki-laki berkehendak mendapatkan kekuasaan dan kekayaan dan mewariskannya kepada anak-anak mereka. Untuk memastikan pewarisan ini, hak ibu dihapuskan (Bhasin, 1996).
            Sikap patriarkis juga nampak dalam kehidupan beragama. Selain berabad-abad sejarah Islam, perlu ditunjukkan bahwa sumber-sumber Islam seperti Alquran dan Hadist hanya ditafsirkan oleh laki-laki muslim yang tidak bersedia melaksanakan tugas-tugas mendefinisikan status ontologis, teologis, sosiologis dan eksatologis, perempuan muslim (Hassan, 1995). Selama berabad-abad, laki-laki dipahami sebagai makhluk superior. Menurut Riffat Hassan, asal muasal keyakinan ini berangkat dari asumsi: pertama, ciptaan Tuhan yang utama adalah laki-laki, bukan perempuan, karena diyakini bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki, karena itu perempuan adalah makhluk dirivatif dan secara ontologis bersifat sekunder. Kedua, bahwa perempuan, bukan laki-laki, merupakan sebab utama kejatuhan manusia atau terusirnya manusia dari surga. Ketiga, bahwa perempuan bukan saja dari laki-laki tetapi juga untuk laki-laki (Hassan, 1995). 


Prinsip Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki Menurut Syaikh Muhammad Abduh; sanggahan atas mitos penciptaan perempuan dan fenomena nafkah dalam keluarga.

Sebelum masuk ke dalam ranah pemikiran Syaikh Muhammad Abduh, Riffat Hassan memiliki sanggahan mengenai asal muasal penciptaan perempuan seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya. Di mana, sanggahan tersebut juga sama dengan sanggahan Syaikh Muhammad Abduh meski berbeda pernyataan. Menurut Riffat Hassan, dari tiga puluh juz dalam Alquran tidak ditunjukkan satu pun ayat yang mengatakan bahwa laki-laki dahulu diciptakan dari perempuan atau pun sebaliknya. Dalam Alquran, disebutkan bahwa manusia pertama bernama Adam. Sedangkan Adam merupakan istilah Ibrani yang berarti tanah (Hassan, 1995).
Sedangkan penurunan manusia dari surga ke bumi, bukanlah kesalahan Adam sendiri atau pun pasangannya. Dalam Alquran surat Thaha ayat 115-125, penyimpangan yang dilakukan oleh pasangan manusia di surga lebih sebagai tindakan kolektif dari pada tindakan individual, karenanya, tanggung jawab tidak secara jelas dibebankan pada laki-laki atau pun perempuan (Hassan, 1995).
Hassan pun melanjutkan, bahwa dalam kerangka teologi Alquran pun jelas menyatakan Adam dan pasangannya keluar bukan merupakan sebuah hukuman. Namun, kesengajaan yang dilakukan oleh Allah. Sebab, Allah memang bermaksud menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Pernyataan tersebut secara jelas dimuat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya berbunyi: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?. Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”
Begitu pula dengan Syaikh Muhammad Abduh, beliau juga turut memberikan sanggahan. Menurutnya, kalimat nafs wahidah[1] bukanlah sosok Adam. Dengan demikian, ia turut meruntuhkan mitos penciptaan perempuan berdasarkan penafsiran ahli tafsir klasik yang berpendapat bahwa hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Alasan Syaikh Muhammad Abduh adalah setiap bangsa bisa mengaku memiliki asal-usul sendiri. Sedangkan ayat mengenai nafs wahidah menunjukkan seluruh bangsa di bumi. Bagaimana mungkin kita membatasi pengertian nafs wahidah pada sosok Adam? (Al-Amal Al-Kamilah Vol 5 h.160). Sanggahannya tersebut merupakan butir pertama dari prinsip-prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki.
Kedua adalah nafkah. Meski laki-laki menafkahkan sebagian dari harta mereka, tidak berarti membuat lelaki bersikap otoriter terhadap istri karena perempuan juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Dalam ayat lain Allah menuntut sang suami untuk membalas dan melayani istri ketika melaksanakan kewajibannya (mengandung, mengasuh anak dan sebagainya). Maka kepemimpinan harus sejalan dengan kemauan dan pilihan yang dipimpin. Seorang pemimpin tidak boleh memaksa melainkan membimbing dan menjaga. Hal ini juga ditegaskan melalui pendapat Wadud (2001) yaitu Alquran menegaskan kewajiban seorang laki-laki sebagai pemimpin yaitu: menjaga agar perempuan tidak dibebani kewajiban tambahan yang dapat membahayakan kewajiban utamanya yang berat dan hanya dapat dipenuhi olehnya. Idealnya, segala sesuatu yang dibutuhkan perempuan untuk menunaikan kewajiban utamanya dengan aman, seharusnya disediakan dalam masyarakat (dalam hal ini laki-laki) yaitu:perlindungan fisik maupun nafkah materi. Jika tidak, hal ini merupakan tindakan penindasan serius terhadap peremuan. Dalam ayat 233 surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga harus berasas pada musyawarah. Ayat tersebut memiliki arti yang berbunyi: “…seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya…”
Dalam ayat tersebut tidak bisa dijadikan patokan bahwa terdapat perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Jika seorang suami telah memberikan nafkah kepada istrinya maka sang istri wajib untuk menaatinya selama tidak maksiat. Demikian pula jika seorang istri taat dan patuh maka sang suami wajib bersikap baik dan lembut.
Dalam ayat lain yaitu ayat 228 surah Al-Baqarah dikatakan bahwa, “Para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik.” Menurut Syaikh Muhammad Abduh, ayat ini menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus menjadi kaidah baku untuk memberikan perimbangan antara hak dan kewajiban perempuan.

Pernikahan, Perceraian dan Poligami menurut Syaikh Muhammad Abduh
Dalam pernikahan, perempuan mengambil ikatan primordial ini dari sang suami. Maka sang suami diharapkan benar-benar bisa menjaga keutuhan ikatan tersebut. Apapun yang terjadi, seperti terjadi perceraian, sang suami tidak boleh sewenang-wenang terhadap istrinya. Contoh perilaku sewenang-wenang adalah mengambil kembali mahar dan harta yang sudah diberikan pada istrinya.
Seorang wali perempuan pun tidak berhak menghalang-halangi pernikahan perempuan jika keduanya saling mencintai. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 232: “Apabila kamu menceraikan istri-istrimu hingga sampai masa iddahnya maka kamu (para wali) jangan menghalang-halangi mereka menikahi suaminya, apabila diantara mereka sama-sama rela dengan cara yang baik.” Dengan demikian, jelas sudah bahwa tidak boleh memiliki stigma buruk terhadap suku lain yang berbeda atau mewajibkan kepada perempuan muslim untuk menikah dengan sesama sukunya. Hal ini sangat tidak logis dan bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah di dalam firman-Nya.
Tidak hanya mengenai pernikahan dan perceraian, poligami pun kerap menjadi masalah. Bukan hanya fenomena poligami yang hangat di kalangan masyarakat Indonesia, melainkan juga pemahaman dan respon banyak orang mengenai poligami itu sendiri sangat luas dan beragam. Pada hakikatnya, sebelum membincangkan poligami, tujuan pernikahan adalah untuk meraih hidup yang sakinah dengan penuh mawaddah dan rahmah. Bukan sekedar menyalurkan kebutuhan biologis. Kebahagiaan seseorang dalam hidup terletak pada kesanggupannya menahan hawa nafsu karena nafsu seks yang terdapat dalam jiwa manusia secara alami bukan untuk dilampiaskan secara berlebihan, namun perantara untuk mencapai kebahagiaan. Dengan demikian Syaikh Muhammad Abduh memiliki lima poin mengenai poligami:
1.     Dari tinjauan sejarah, tradisi poligami tidak terdapat pada orang Timur seperti Tibet dan Mongol. Sedangkan di Barat terdapat tradisi ini.
2.     Tradisi ini hanya terbatas pada masyarakat yang memiliki kelebihan dalam jabatan dan harta benda. Sebab lain, jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki akibat peperangan yang berkecamuk seperti yang terjadi pada bangsa Arab.
3.     Islam telah mereformasi tradisi poligami dengan membatasinya sampai empat saja, setelah sebelumnya tidak ada pembatasan. Dan poin paling penting dari hal ini adalah menjadikan keadilan sebagai SYARAT MUTLAK dari poligami.
4.     Ketika Islam memperbolehkan poligami bertujuan menghindari dari bentuk kezaliman yang lebih parah. Dalam tradisi Arab, mereka terbiasa menikahi anak perempuan yatim berharta untuk menikmati hartanya. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi: “Dan jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap hak-hak perempuan yatim (ketika kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Jika kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
5.     Dalam sebuah fatwanya, Syaikh Muhammad Abduh memperbolehkan pelarangan tradisi poligami ini dengan tiga alasan: pertama, berlaku adil merupakan syarat dari polgami. Syarat ini tidak pernah terjadi seperti Allah berfirman, “Dan kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil terhadap istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Maka jangan terlalu cenderung kepada yang kamu cintai.”


[1] Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu (nafs wahidah) dan dari (nafs wahidah) Allah menciptkan pasangannya:dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

No comments:

Post a Comment